Home / Berita Umum / Mengenai Cerita Ke Dua Menyentuh Gosip Ekonomi

Mengenai Cerita Ke Dua Menyentuh Gosip Ekonomi

Mengenai Cerita Ke Dua Menyentuh Gosip Ekonomi – Sabtu, 2 Desember 2017, pelataran Monumen Nasional (Monas) dipenuhi beberapa ribu orang mengenakan pakaian putih-putih. Gak cuman dari Jakarta, mereka ada dari kota-kota beda buat rayakan 1 tahun Perbuatan 212.

Tetapi, reuni perbuatan yg kerapkali diklaim “terbesar selama masa” itu gak luput dari pro serta kontra. Banyak yg memberi pujian pada, namun gak dikit juga yg mengkritik. Umpamanya saja Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yg menuding perbuatan reuni 212 sarat dengan keperluan politik.

“Ini juga gak bakal jauh-jauh dari politik, namun politik 2018-2019, ” kata Tito di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, masa di tanya terkait ide reuni besar itu, ditulis dari Kompas (30/11/17).

Pengakuan Tito dilakukan konfirmasi oleh beberapa tokoh 212. Ahmad Dhani, umpamanya, musisi yg banting setir jadi politisi dadakan ini terang-terangan menyebutkan kalau rentetan agenda perbuatan bela Islam sejak mulai 2016, baik Perbuatan 411, 212, 299, hingga Reuni Perbuatan 212, disusun dengan maksud politis buat merubah pemerintahan yg tengah berkuasa.

“Kalau menurut saya 212 ini dapat di sebut perbuatan politik. Sebab Ahok lantas berubah menjadi tak menang. Ini analisis pemula saya, ” kata Dhani terhadap Tribunnews pada Sabtu (2/12/2107) di Monas.

Punggawa band Dewa 19 yang kader partai Gerindra itu memberi tambahan, reuni Perbuatan 212 ialah reaksi politik dari apakah yg di alami umat Islam dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Umat Islam bisa berpolitik. Mesti. Serta saya kira ini ialah akibat dari apakah yg di alami umat Islam dua tahun paling akhir, ” lanjutnya.

Beberapa tokoh dari ormas-ormas Islam yg datang dalam acara itu juga mengarahkan biar peserta perbuatan kedepannya menentukan pemimpin Muslim. Arti ” pemimpin Muslim ” sendiri dirumuskan oleh banyak ulama serta tokoh yg ada dalam peluang itu.

Seruan buat menentukan pemimpin Muslim di beberapa daerah pada Pemilihan kepala daerah 201 juga muncul dari Irfianda Abidin, Ketua Umum Komite Penegakan Syariat Islam Sumatera Barat. Kala berikan orasi diatas panggung, Irfianda mengklaim kalau kepemimpinan Gubernur baru Jakarta, Anies Baswedan udah mengedit kota itu semakin lebih “aman serta tenang. ”

Irfianda lantas memberi pujian pada Pergerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI serta Front Pembela Islam (FPI) atas kesuksesan menumbangkan Ahok dalam Pemilihan kepala daerah Jakarta DKI 2017 terus, serta ajak banyak peserta Reuni Perbuatan 212 mengerjakan hal mirip di beberapa daerah beda.

“Apa yg udah dilaksanakan kawan-kawan kita di Jakarta, apa di daerah kita tak kan mengikutinya? Jadi sehabis kita pulang saudara, kita bakal kembali mengerjakan reuni lagi 2018. Kita bakal mengerjakan reuni ke-tiga 2019. Serta rubah kepala ditempat saudara semasing, ” serunya sama seperti dicatat Tirto.

Sama dengan Irfianda, Habib Hamid bin Abdullah Kaff, ulama yg ada dalam perbuatan reuni itu juga memberikan seruan mirip. Dalam orasinya, Hamid memperingatkan biar umat Islam tak menentukan non-Muslim, baik pemimpin serta wakilnya dalam Pemilihan kepala daerah serentak 2018 atau Pemilihan presiden 2019 lain kesempatan.

Corak Mobilisasi Islam

Hasil analisa terkini yg disusun Burhanudin Muhtadi berbarengan Marcus Mietzner serta Rizka Halida berjudul “Entrepreneurs of Grievance Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization, ” (2018) menyingkap banyak temuan menarik pasca-mobilisasi 212.

Burhan dkk memanfaatkan rumusan ahli studi Timur Tengah Quinn Mecham dari Bringham Young University terkait ” mobilisasi Islam “. Frasa “mobilisasi Islam” sendiri punyai dua keyword : Islamis serta mobilisasi. Menurut konseptualisasi Mecham, ‘Islamis’ disini menunjuk pada “pemenuhan agenda agama Islam yg libatkan keterlibatan negara. ” Sesaat mobilisasi bermakna ” aktivitas yg mengusahakan mempengaruhi kebijakan negara “.

Seandainya dikombinasikan dalam sebuah konteks, “mobilisasi Islam” didefinisikan Mecham jadi “upaya buat menyesuaikan kebijakan negara dengan prinsip-prinsip Islam. ” Cakupan mobilisasi Islam mencakup kesibukan pengorganisiran pemilih biar mencoblos partai serta calon yg mengarah pada Islam dan ikuti demonstrasi yg mengatasnamakan Islam.

Dalam perkara 212, Burhan dkk memerhatikan andil utama mobilisasi massa oleh pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam tidak setuju anti-Ahok. Rizieq juga libatkan beberapa pihak beda buat masuk dalam perbuatan itu, dimulai dari golongan pengusaha sampai elite politik. Tertulis ada Prabowo Subianto hingga Susilo Bambang Yudhoyono yg turut ikut serta dengan mengharap Ahok mempertanggungjawabkan ucapannya.

Menariknya, yg berlangsung di lapangan gak sesederhana tuntutan massa buat mengharap Ahok dipenjara. Agenda politik 212 bahkan juga melebar ; memanfaatkan tidak setuju anti-Ahok buat menentang pemerintahan Jokowi yg diklaim ” terlampau sekuler “. Bahkan juga, dengan beking jaringan pengusaha bermodal besar serta elite oposisi, muncul keperluan politis buat merubah pemerintahan yg saat ini berkuasa.

Burhan dkk mencatat dua cerita kunci yg dalam perbuatan 212. Pertama, terkait ” penodaan agama ” oleh Ahok yg diklaim udah bikin umat Islam di Indonesia tersinggung. Cerita ini inginkan biar penduduk non-Muslim tak lagi dikasih panggung politik selepas Ahok didakwa mengejek Islam. Jadi alternatifnya, pergerakan 212 memajukan biar Muslim Indonesia menentukan pemimpin se-agama.

Mengenai cerita ke dua menyentuh gosip ekonomi. Untuk group Islam yg turun gelanggang dalam perbuatan itu, tidak setuju anti-Ahok dipakai juga buat mengkritik menguasai ekonomi oleh group elite yg di pandang udah “merebut area pendapatan” umat Islam. Singkat kata : yg Islam tambah miskin, yg non-Islam tambah kaya raya. Tetapi, untuk pergerakan 212, gosip ketimpangan ekonomi diartikulasikan jadi persoalan rasial (alih-alih kelas) dengan menunjuk satu group minoritas : penduduk keturunan Cina.

Mengedit Banyak Hal
Analisa Burhan dkk menggali sejumlah temuan utama yang lain berkenaan basis partisan serta penentang perbuatan 212. Penambahan banyaknya Muslim yg menampik andil non-Muslim di ranah politik—terutama yg duduk di jabatan eksekutif—ternyata bertambah. Selesai perbuatan 212, angka penolakan pada politisi non-Muslim ada di kira-kira 49, 6%, atau bertambah sebesar 7, 3% dari sebelum mobilisasi 212.

Rasio warga yg yakin Ahok bersalah dalam perkara ” penodaan agama ” juga tetap ada di angka yg tinggi, lebih di bulan-bulan dimana demonstrasi besar berlangsung. Pada November 2016, jumlah capai 70%. 1 bulan berselang, turun jadi 63%. Dan pada Februari 2017, persentasenya naik satu prosen berubah menjadi 64%.

Meski turun, analisa Burhan dkk mengatakan kalau banyak pentolan perbuatan sukses menjaga cerita penodaan agama jadi sistem yg efisien buat capai agenda politik mereka. Angka-angka penolakan yg tinggi tersebut yg selanjutnya ikut memuluskan pemenjaraan Ahok, di samping buka pintu kemenangan untuk Anies Baswedan.

Perbuatan 212 rupanya juga bisa mengedit rasio support pada FPI. Burhan dkk mencatat penambahan rasio support buat FPI yg bertambah sepanjang rentang waktu Maret 2016 hingga Agustus 2017. Dari yg awalnya cuma 15, 6% berubah menjadi 23, 6%. Rizieq Shihab, bertindak sebagai pentolan perbuatan, dikira sukses menancapkan narasi-narasinya bab Islam yg sektarian ; aplikasi hukum syariah, tempat Muslim dalam politik, dan pandangan bakal ” group asing ” yg dinilai ” merugikan Islam “.

Perbuatan 212 lantas ikut membelah umat Islam di Indonesia ke dua team. Group pertama memberi dukungan pemerintahan Jokowi serta kerap dicitrakan jadi Muslim yg toleransi (terima non-Muslim di ranah politik, menghargai beribadah agama beda), menentang FPI, dan menampik pikiran kalau perekonomian mereka dirampas oleh group non-Muslim.

Sesaat group ke dua ialah Muslim yg ikut serta dalam perbuatan 212. Group ini digambarkan pro-Prabowo, menampik pemerintahan Jokowi yg diklaim ” sekuler “, dan bertahan kalau non-Muslim tak mestinya berpolitik.

Laporan Burhan dkk juga memetakan group mana yg sangat tertarik dengan mobilisasi Islamis. Akhirnya, group Muslim dengan tingkat pendidikan serta penerimaan rendah punyai peluang tambah besar tertarik pada pesan-pesan Islamis sepanjang tidak setuju, ketimbang dengan group Muslim dari kelas menengah.

Ihwal ini dapat disaksikan dari data selanjutnya yg disodorkan dalam “Entrepreneurs of Grievance Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization “. Pada 2016, cuma ada 39% muslim yg lulusan SD (atau lebih rendah) yg keberatan dengan pemimpin non-Muslim. 1 tahun lantas, jumlah naik jadi 48%. Deskripsi demikian sebaliknya berlangsung pada group Muslim berpendidikan tinggi. Pada 2016, 44% responden Muslim berpendidikan tinggi menampik pemimpin non-Muslim. Angka itu mengalami penurunan pada 2017 ke 43%.

Disamping penerimaan, banyaknya Muslim punya pendapatan rendah (dibawah Rp1 juta) yg menampik pemimpin non-Muslim juga melonjak. Pada 2016, cuma ada 41, 5% yg anti pemimpin non-Muslim. Pasca-mobilisasi 212, jumlah naik jadi 50%. Lonjakan ini jauh diatas group Muslim dengan penerimaan menengah ke atas (diatas Rp2 juta) yg cuma naik 3% dari 2016 hingga 2017.

Dari dua data itu, Burhan dkk menyimpulkan kalau mobilisasi Islamis dapat berjalan atas dorongan Muslim kelas menengah yg punya target group Muslim yg sebelumnya gak tertarik protes—pekerja, ibu rumah-tangga, hingga pemilik warung. Mereka, mengambil Nick Kuipers dalam “Mosque Polling Stations and Voting for Anies” yg diterbitkan New Mandala, “direkrut” melalui propaganda santer masjid-masjid lokal yg lebih kurang berbunyi ” partisan Ahok tak akan masuk surga “.

Menariknya, analisa Burhan dkk juga menjelaskan kalau mobilisasi besar-besaran 212 tak mengedit watak moderat penduduk Muslim khusus pada agama beda dalam kehidupan sesehari mereka. Banyaknya Muslim yg keberatan dengan beribadah non-Muslim di lingkungan mereka jadi mengalami penurunan, dari 39, 6% (2016) jadi 35, 6% (2017). Hal sama berlangsung pada group yg keberatan bakal hadirnya tempat beribadah non-Muslim di lingkungan tempat tinggalnya. Pada 2016, angkanya lebih kurang 52%, namun beralih jadi 48, 2% pada 2017.

Pertanyaannya : bagaimana dapat?

Burhan, Mietzer, serta Halida berasumsi, meski membawa tidak setuju anti-Ahok serta sentimen keagamaan, perbuatan 212 terus memajukan banyak pesertanya buat mengontrol nama baik Islam jadi “agama yg toleransi pada agama-agama beda. ” Dalam orasinya, perumpamaannya, Rizieq mengedepankan kalau perbuatan 212 mesti berjalan damai, tak rasis, dan terus mengontrol kerukunan beragama.

2008 : Tahun Sukar buat Konsolidasi
Sehabis Ahok masuk penjara serta Anies jadi gubernur, perbuatan 212 alami mutasi. Sejumlah akan memutus buat membuat bisnis koperasi. Ada juga yg bekerja dalam muka pergerakan sosial-keagamaan seperti Pergerakan Sholat Subuh Berjamaah yg masif banyak muncul di banyak masjid ibukota.

Di lain bagian, perbuatan 212 mulai limbung. Penggabungan semakin lama berubah jadi perpecahan. Belum pula bab pertentangan dengan pemerintah pusat masa satu per satu pentolan 212, dari Sekjen FUI, Al Khaththath, hingga Rizieq Shihab, Imam Besar FPI, diamankan lantaran perkiraan makar, penodaan agama, dan pornografi. Sejak mulai itu, pergerakan 212 lantas menuduh pemerintah udah “mengkriminalisasi ulama. ”

Dorongan juga ada disaat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), satu diantaranya organisasi yg menekuni aksi-aksi penolakan pada Ahok, dibubarkan pemerintah dengan argumen tak Pancasilais. Ormas pro-Khilafah itu lantas tambah kelihatan melembek sebab tidak sukses membuat perbuatan sebesar 212 buat menampik pembubaran organisasi serta pengesahan Perppu Pembubaran Ormas.

Karena itu, penggabungan makin sukar dilaksanakan. Lebih-lebih lagi Rizieq Shihab, yg andilnya tak dapat dikecilkan dalam gelombang perbuatan Bela Islam, minggat dari Indonesia sehabis diputuskan jadi terduga dalam perkara perkiraan pornografi.

Yg terkini, muncul riak-riak kecil pada Prabowo serta Pergerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) berkenaan ” ijtima ulama ” yg menyarankan Abdul Somad serta Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf al-Jufri, jadi calon wakil presiden Prabowo.

Pada prinsipnya, Prabowo diperintah menaati salah satunya dari dua hasil ijtima ulama GNPF. Presiden PKS, Shohibul Iman, umpamanya, menjelaskan kalau partainya akanlah tetap mengucapkan nama Abdul Somad atau Salim Assegaf jadi calon wakil presiden Prabowo.

“PKS prinsipnya terima rujukan ijtima ulama. Serta disana jelas rujukan berwujud paket, paket Prabowo-Salim, serta dengan Somad, ” kata Shohibul, di DPP PKS, Senin (30/7/2018), sama seperti dilansir Tempo. “Saya sangka sebab kami terima rujukan ijtima ulama yg dua paket barusan, jadi sekalinya bukan ustaz Salim yg ditetapkan, kami terima. Apabila dari dua nama itu. ”

Dan Prabowo bertahan kalau menentukan calon wakil presiden ialah masalah krusial yg tak dapat ditetapkan hanya cukup satu sumber rujukan. Menurut dia, yg punya hak akan memutus siapa calon wakil presiden pendampingnya di Pemilihan presiden 2019 ialah partai. Untuk Prabowo, dengar pandangan partai lebih utama dibanding dengan buat pusing rujukan dari luar partai.

“Kami hargai jajak usul serta input. Namun ketentuan akhir berada pada partai politik. Jadi ijtima lantas rujukan. Ini mesti kami cermati, ” tegas Prabowo.

Semua dinamika pasca-aksi 212 semestinya menyebabkan spekulasi : mampukah banyak eksponen pergerakan memobilisasi massa buat jadi pemenang Pemilu 2019?

About admin