Home / Berita Umum / Kominfo Menyebutkan Kalau Mereka Bakal Ikuti Proses Tiap-tiap Bagian Tuntutan di PTUN

Kominfo Menyebutkan Kalau Mereka Bakal Ikuti Proses Tiap-tiap Bagian Tuntutan di PTUN

Kominfo Menyebutkan Kalau Mereka Bakal Ikuti Proses Tiap-tiap Bagian Tuntutan di PTUN – Sidang perdana tuntutan First Wadah pada Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah diselenggarakan. Apakah akhirnya?

Sidang yg dikerjakan pada Selasa (13/11) tempo hari yg di pimpin oleh Hakim Ketua Umar Dani ini didatangi oleh penggugat yg diwakili kantor hukum Siregar Setiawan Manalu serta tergugat diwakili Sisi Hukum Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, mengutarakan agenda sidang masihlah dalam kontrol surat kuasa serta sejumlah perbaikan tuntutan penggugat.

“Iya (sidangnya masihlah kontrol saja). Majelis hakim memberikannya peluang untuk melakukan perbaikan tuntutan serta mesti dikatakan sebelum sidang selanjutnya,” kata pria yg dipanggil Nando ini, Rabu (14/11/2018).

Selain itu, sidang selanjutnya diskedulkan bakal diselenggarakan pada Senin (19/11) yg agendanya seperti yg diambil dari Mode Info Pelacakan Masalah (SIPP) PTUN Jakarta, berbentuk kontrol persiapan.

Sepanjang proses berjalannya tuntutan, Kominfo menyebutkan kalau mereka bakal ikuti proses tiap-tiap bagian tuntutan di PTUN ini, sesuai sama proses hukum yg laku.

Direktorat Jenderal Sumber Daya serta Piranti Post serta Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) digugat oleh PT First Wadah TBK (KBLV). Tuntutan itu sudah didaftarkan di PTUN Jakarta pada 2 November tempo hari.

Isi tuntutan First Wadah ini supaya tunda penerapan pembayaran Ongkos Hak Pemakaian (BHP) frekwensi radio yg bakal jatuh tempo pada 17 November, tunda semua perbuatan atau tuntutan yang bisa dikerjakan tergugat dalam penagihan pembayaran BHP frekwensi radio menjadi gara-gara hukumnya.

Lantas, tunda pengenaan sangsi berbentuk apa pun (peringatan, denda, penghentian sesaat, serta pencabutan izin) terhadap penggugat hingga sampai karenanya ada putusan yg berkekuatan hukum masih (inkracht van gewijsde) serta/atau perjanjian berbarengan pada penggugat dengan tergugat.

Dalam inti masalah, First Wadah ikut ajukan penghentian dua surat yg di rilis SDPPI, yaitu Surat Pemberitahuan Pembayaran Ongkos Hak Pemakaian Spektrum Frekwensi Radio serta surat No. 2883/SP1/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Berkenaan: Surat Peringatan Kesatu Dalam Rangka Pengenaan Sangsi Pencabutan IPFR.

About admin